Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan Rapat Pembahasan Efisiensi Mandiri dalam Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2026 dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan National Urban Development Project (NUDP). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pada Senin, 8 September 2025. Rapat dilaksanakan sebagai persiapan penyusunan RKA-K/L pagu alokasi anggaran TA 2026 serta pelaksanaan kegiatan NUDP. Dalam rapat ini, dibahas dua poin penting, yaitu efisiensi anggaran dan progres pelaksanaan program NUDP. Keduanya menjadi fokus utama agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama, sehingga pelaksanaan program berjalan seragam dan terarah. Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, dalam arahannya menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya bersama Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Ia menegaskan pentingnya efisiensi mandiri yang harus dilakukan oleh masing-masing unit kerja, sebagai bentuk komitmen dalam menyusun skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan keterbatasan anggaran di Tahun Anggaran 2026. “Rapat ini menjadi bagian dari upaya efisiensi mandiri yang harus kita lakukan secara serius. Kita harus mampu menyusun prioritas yang jelas agar anggaran dapat digunakan seefektif mungkin,” ujar Bob. Bob juga menyampaikan hasil pembahasan bersama Menteri PU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, di mana BPIW mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp172,93 miliar untuk tahun 2026. Di samping itu, Bob memperkenalkan program baru yang tengah dikembangkan BPIW, yaitu program pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai salah satu langkah transformasi pengelolaan wilayah perkotaan di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Bob menegaskan kepada Pejabat Tinggi Pratama pentingnya melakukan efisiensi mandiri melalui mekanisme automatic adjustment (AA). “Pejabat eselon II harus mampu menentukan skala prioritas dan melakukan efisiensi mandiri. Hal ini agar kita dapat mengelola anggaran dengan bijak,” jelasnya. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, turut menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa Presiden RI telah menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga melaksanakan efisiensi anggaran secara mandiri untuk Tahun Anggaran 2026. Hal ini berlaku pula bagi seluruh unit di Kementerian PU, termasuk BPIW. Riska menambahkan, “Setiap unit kerja harus segera menyusun langkah efisiensi dan melaporkan hasilnya kepada Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri sebelum penetapan pagu alokasi anggaran. Jika tidak, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian secara otomatis pada tahap penelaahan.”Untuk mendukung hal tersebut, Sekretariat BPIW akan memfasilitasi pelaksanaan efisiensi ini melalui clinic sessions, agar seluruh unit kerja mendapat pendampingan yang memadai dalam mengidentifikasi efisiensi anggaran pada tahap penyusunan RKA-K/L. Setelah membahas efisiensi anggaran, rapat dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan NUDP. Kepala BPIW menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis potensi lokal untuk mendukung transformasi perkotaan di Indonesia.  “Transformasi kota tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita butuh komitmen bersama dari semua pihak, dengan fokus pada delapan indikator transformasi kota dan empat pilar pengembangan wilayah,” ujar Bob. Ia menjelaskan bahwa delapan indikator tersebut meliputi peningkatan kinerja kota, integrasi infrastruktur, pelayanan publik yang efisien, penguatan kapasitas SDM, perubahan perilaku masyarakat, pengembangan sektor unggulan, daya dukung lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bob juga menguraikan empat pilar dasar pembangunan wilayah, yakni infrastruktur lintas sektor, modal (pembiayaan dan tenaga kerja), institusi yang mendukung regulasi dan investasi, serta partisipasi masyarakat secara inklusif. “Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tapi subjek yang harus dilibatkan aktif,” tambahnya. Lebih lanjut Bob menekankan bahwa mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan, Bob menekankan enam aspek daya dukung utama yang harus diperhatikan, mulai dari infrastruktur, sosial budaya dan identitas kota, lingkungan, ekonomi, hingga kelembagaan.  Rapat ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah Nasional Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II Airlangga Mardjono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III Pranoto, pejabat administrator serta Ketua Tim di BPIW. (Fir/Tiara)